Facebook

Ingin Mendapatkan Sertifikat Halal MUI? Begini Caranya

Sertifikasi halal menjadi  salah satu aspek penting pada suatu produk. Hal ini untuk memastikan bahwa produk yang dikonsumsi tersebut aman untuk masyarakat Indonesia terutama bagi muslim. Sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), setidaknya ada 3 lembaga yang terlibat dalam proses sertifikasi halal di Indonesia, yakni: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Untuk LPH saat ini yang ada di Indonesia adalah Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).

Tertuang di Pasal 4 UU No. 33/2014. Bunyinya, “produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.” Produk ini dikelompokkan menjadi 2 kategori:

  1. Barang

Makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik dan barang yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat

  1. Jasa

Penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian.

Pengaturan penggunaan produk halal di Indonesia, memiliki 2 (dua) hal yang saling terkait, yaitu sertifikasi dan labelisasi. Sertifikasi halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang (Badan POM).

Adapun labelisasi halal adalah perizinan pemasangan kata “Halal” pada kemasan produk dari suatu perusahaan oleh Badan POM.

Tugas BPJPH selain menerbitkan sertifikat dan label halal produk, adalah mencabut keduanya. Melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri, melakukan akreditasi terhadap Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan masih banyak lainnya.

Sejak sertifikasi halal diambil alih BPJPH Kemenag, sertifikasi halal sifatnya jadi wajib. Bukan lagi sukarela.

Masa berlaku sertifikat halal tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) Pasal 42, yaitu “sertifikat halal berlaku selama empat tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi bahan”. Hal ini juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyelenggara JPH.

Berikut alur pembuatan sertifikasi halal yang dilansir dari halal.go.id: 

  1. Melakukan permohonan sertifikasi halal dengan melampirkan dokumen pelengkap (terdiri dari data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, pengolahan produk dan dokumen sistem jaminan produk halal)
  2. BPJPH akan memeriksa kelengkapan dokumen kemudian menetapkan Lembaga pemeriksa halal. Waktu yang dibutuhkan oleh BPJH dalam tahap ini selama 2 hari kerja.
  3. LPH akan memeriksa dan/atau menguji kehalalan produk. Proses ini akan berlangsung selama 15 hari jika berjalan dengan lancar.
  4. MUI akan menetapkan kehalalal produk melalui Sidang Fatwa Halal. Proses ini akan memakan waktu kurang lebih 3 (tiga) hari.
  5. BPJPH selanjutnya akan menerbitkan sertifikat dan label halal berdasarkan hasil fatwa MUI tersebut.

Secara keseluruhan proses sertifikasi halal akan memakan waktu 30 (tiga puluh hari). Sertifikasi halal yang diterbitkan Indonesia sudah diakui pula oleh seluruh dunia.

Masalah halal dan harâm dalam Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting, sebab masalah tersebut meliputi hampir sebagian besar ajaran Islam. Karena itu, agar ibadah dan doa diterima oleh Allah, maka harus berusaha semaksimal mungkin agar makanan dan minuman yang dikonsumsi terjamin halal dan thayyib.

   SHARE 
Facebook
Whatsapp

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Scroll to top
Akun
Donasi
Laporan
Cari