Zakat Sebagai Pengurang Pajak di SPT Tahunan (Bagian Pertama)

Zakat dan Pajak merupakan sama sama kewajiban bagi seorang muslim. Zakat merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang memiliki kelebihan harta. Sedangkan pajak merupakan kontribusi wajib pribadi atau badan usaha kepada negara yang bertujuan untuk pembangunan.

Apakah anda sudah mengetahui, pembayaran zakat saat ini dapat digunakan untuk pengurang pajak di SPT Tahunan? Saat melakukan pelaporan SPT Tahunan umat muslim dapat menggunakan kwitansi pembayar pajak untuk mengurangi neto dari penghasilan yang wajib pajak. Dilansir dari online-pajak.com dijelaskan bagaimana dasar hukum dan pengurangannya? Mari membahasnya lebih lanjut di artikel ini.

Baca juga : Manfaat Zakat untuk Umat

Dasar Penetapan Zakat Pengurang Pajak

Tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada pasal 22 dan Pasal 23 ayat 1-2.

  • Pasal 22: Zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.
  • Pasal 23: Baznas atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki (pemberi zakat), dan bukti tersebut digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Tujuan aturan ini agar wajib pajak yang beragama Islam tidak terkena beban ganda. Selain itu, aturan ini juga mendorong kepedulian terhadap sesama serta meningkatkan taat beragama.

Lalu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, pasal 4 ayat (3) huruf a 1 tercantum:

“Yang dikecualikan dari objek pajak adalah bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.”

Baca juga : Peresmian Desa Berdaya Sejahtera Mandiri Candi Binangun Yogyakarta

Kemudian pada pasal 9 ayat (1) huruf G, berbunyi:

“Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan dengan harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf 1 sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.”

Peraturan lainnya yang membahas tentang hal ini adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2010 Tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto. 

Baca juga : Kisah Inspiratif Cipto Peternak Kambing Kejobong Purbalingga

Dimasa ekonomi yang sulit seperti sekarang, hal ini membuat hidup menjadi lebih mudah karena kita sebagai umat islam bisa melaksanakan kewajiban sekaligus dapat mengurangi pajak. Jadi jangan ragu untuk membayar zakat, dengan membayar zakat akan banyak kebermanfaatan yang akan diperoleh untuk hartanya.

Membayar zakat sangat disarankan dapat melalui lembaga zakat karena kebermanfaatannya dapat dirasakan lebih luas. Sehingga fungsi zakat untuk membantu perekonomian umat yang lemah menjadi sangat mungkin terjadi. Secara tidak

   SHARE 
Facebook
Whatsapp

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Scroll to top
Akun
Donasi
Laporan
Search